Perlunya
demokrasi bagi kaum perempuan.
Memperbincangkan
demokrasi dan kesejahteraan perempuan menarik untuk dilakukan di tengah suasana
Hari Kartini dan seabad kebangkitan perempuan nasional.
Dalam
perbincangan (baik politik, budaya maupun ekonomi), masalah perempuan masih
menjadi the second issue.Tidak aneh jika beberapa kalangan menilai demokrasi
belum maksimal dalam memberikan kesejahteraan bagi kaum perempuan. Padahal,
demokrasi dipilih sebagai sistem politik di hampir segenap negara karena
dianggap akan membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kenyataan
tersebut menggelindingkan gugatan publik terhadap demokrasi dalam membangun
kesejahteraan. Puncaknya kembali mencuat dari beragam opini dan pendapat yang
menyebutkan bahwa demokrasi hanyalah alat yang dapat dinomorduakan karena ia
tidak meniscayakan terbangunnya tatanan kesejahteraan. Tujuan sejatinya adalah
kesejahteraan.
Jika direnungi,
memang opini itu tidaklah berangkat dari ruang hampa yang tanpa
musabab.Faktanya,demokrasi yang kita terapkan dan perjuangkan selama berdirinya
negara Indonesia belum mampu mengangkat harkat kesejahteraan bangsa seutuhnya.
Alih-alih mencapai kesejahteraan, tidak jarang justru demokrasi hanya menjadi
dalih para pemegang kekuasaan untuk memeras harta rakyat.
Akhirnya,kesejahteraan
jauh dari harapan. Di dalam setiap perhelatan politik seperti pemilu, demokrasi
berubah sebatas jargon politik untuk meraup dukungan rakyat seperti terlihat
pada pilkada-pilkada di daerah.Akuntabilitas, good government, peduli kepada
rakyat, dan pemerintahan aspiratif sering mencuat dalam kampanye, tetapi masih
menggumpal sebagai janjijanji palsu.Bahkan,janji-janji memajukan kesejahteraan
perempuan pun jarang terdengar dari para politisi kita,baik di daerah maupun di
pusat. Sepuluh tahun sudah kita menapaki Reformasi.
Tidak
mengherankan jika mereka kini lebih merindukan tatanan politik Orde Baru yang
lebih menyejahterakan sekalipun dalam sekam kebebasan yang dibungkam. Alih-alih
memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, demokrasi yang kita
jalankan belum mampu menyuguhkan kesejahteraan kaum perempuan. Saat ini
tercatat ada sekitar 111 juta jiwa perempuan berada di bawah garis kemiskinan.
Kemiskinan
seolah begitu identik dengan perempuan Indonesia. Bahkan pada 2003, Ann
Whitehead pada Failing Women, Sustaining Poverty membeberkan bahwa lebih
separuh penduduk miskin dunia di negara berkembang adalah perempuan. Mungkinkah
diskriminasi dan subordinasi yang diterima perempuan dalam kemiskinan dan
tingginya tingkat kekerasan, trafficking, serta prostitusi mengukuhkan
kegagalan demokrasi?
Demokratisasi Perempuan
Selama ini,
kebebasan berpendapat selalu menjadi tolok ukur keberhasilan demokrasi sehingga
cenderung mengabaikan cita-cita substansialnya.
Paradigma ini akan menjadikan
negara seperti—apa yang disebut Thomas Hobbes (1588–1679)—Leviathan yang justru
secara nilai kontraproduktif dengan roh demokrasi.
Perempuan dan
anak-anak menjadi korban yang paling menderita akibat perang atas nama
demokrasi itu. Pada saat itulah demokrasi mengubah perangai negara menjadi
sesosok raksasa laut (Leviathan) yang superganas. Inilah alasan mengapa
demokrasi tidak bisa hanya dimaknai kebebasan an sich tanpa dilihat sejauh mana
memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan bagi elite.
Kita perlu
kembali meletakkan fondasi demokrasi yang sejati.Demokrasi yang bukan hanya
dimaknai sebagai kebebasan an sich, melainkan untuk kesejahteraan rakyat,
khususnya kaum perempuan.Demokrasi bukan kebebasan tanpa batas, melainkan
pengontrolan semua bentuk kekuasaan agar akuntabel di mata rakyat. Demikian
ungkap Plato (427–47 SM) beberapa ratus tahun yang lalu. Demokrasi harus dan
mutlak dimaknai untuk kesejahteraan dan perempuan memainkan peran penting untuk
mendorong kesejahteraan bangsa.
Dengan demikian
kesejahteraan perempuan harus tetap dimasukkan dalam perbincangan demokrasi dan
pembangunan ekonomi.Kita patut mencontoh para peraih Nobel dari beberapa ekonom
dan para tokoh penggerak ekonomi kerakyatan yang mengangkat kesejahteraan bangsanya
melalui pemberdayaan wanita.
Langkah tepat
yang perlu dilakukan dalam mendorong kesejahteraan perempuan adalah membuka
keran demokrasi bagi perempuan dalam segala ruang,baik budaya,ekonomi,dan
politik.Dorongan beragam pihak juga sangat diperlukan,baik ulama,pemerintah,
akademisi maupun organisasiorganisasi perempuan lain seperti Iwapi.
Harapan ke
depan, kita tidak lagi merasa sebagai sang demokrat hanya karena pemilu
berjalan jujur dan adil atau pilkada sukses, melainkan merasa menjadi negara
yang demokratis ketika kemelaratan perempuan tidak lagi bersemai di negeri ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar